Arsip

All posts for the month November, 2014

Koperasi Indonesia Hadapi Dua Tantangan Besar

Published November 25, 2014 by sutinah1

Koperasi diimbau untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan daya saing agar dapat bersaing sehingga menembus kawasan Asean. Apalagi koperasi memiliki peran strategis untuk menggiatkan perekonomian masyarakat.

Saat ini koperasi di Indonesia dihadapkan pada dua tantangan utama. Pertama,  peningkatan kualitas kelembagaan dan manajemen unit koperasi. Kedua, unit koperasi juga perlu terus kita tingkatkan daya saing dan tidak hanya berperan di tingkat nasional tetapi juga berkelas dunia.

“Melalui penguatan kedua hal ini akan menambah jumlah unit koperasi yang mampu berkiprah di kawasan ASEAN serta di dalam negeri akan semakin menguatkan modal sosial (social capital),” kata Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmanzah, seperti yang dikutip dalam situs resmi Sekretaris Kabinet, Selasa (24/12/2013)

Selain itu, di sejumlah negara Skandinavia jaringan keanggotaan koperasi terbukti mampu meredam munculnya risiko konflik sosial karena semangat kebersamaan, kekeluargaan serta keadilan yang mengikat individu maupun anggota badan usaha.

Firmanzah menambahkan, koperasi di Indonesia memainkan peranan yang sangat strategis dalam menggerakkan denyut nadi perekonomian masyarakat serta pembangunan nasional.

Peran dan fungsi koperasi tidak hanya sebatas aktivitas ekonomi saja tetapi juga sebagai manifestasi semangat kolektif, kebersamaan dan prinsip keadilan yang berakar pada masyarakat Indonesia yaitu gotong royong.

“Model bisnis koperasi merupakan manifestasi dari konstitusi dasar kita yaitu UUD 1945 ayat 1 menyatakan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan. Menjadi tugas kita bersama dan segenap elemen bangsa untuk terus memajukan sektor perkoperasiaan di Indonesia,” tuturnya.

Dari sisi kelembagaan, hadirnya UU No. 17 Tahun 2012 telah memberikan dasar penguatan manajemen dan kemajuan koperasi di Indonesia. Di dalamnya di atur prinsip-prinsip dari pendirian, pengelolaan, pengawasan sampai peran Dewan Koperasi Indonesia dan Pemerintah untuk meingkatkan peran strategis koperasi.

Sebagai unit usaha, koperasi memerlukan dukungan agar mampu lebih berdaya saing dan dikelola secara modern berdasarkan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan.

“Sehingga koperasi akan mampu berperan penting sepertihalnya bentuk usaha lain seperti BUMN maupun Perseroan,” pungkasnya. (Pew/Ahm)

Sumber:
http://bisnis.liputan6.com/read/783258/koperasi-indonesia-hadapi-dua-tantangan-besar

Sejarah dan Perkembangan BMT di Indonesia

Published November 25, 2014 by sutinah1

Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syari’ah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih di berdayakan oleh ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).

BMT membuka kerjasama dengan lembaga pemberi pinjaman dan peminjam bisnis skala kecil dengan berpegang pada prinsip dasar tata ekonomi dalam agama Islam yakni saling rela, percaya dan tanggung jawab, serta terutama sistem bagi hasilnya. BMT terus berkembang. BMT akan terus berproses dan berupaya mencari trobosan baru untuk memajukan perekonomian masyarakat, karena masalah muammalat memang berkembang dari waktu ke waktu. BMT begitu marak belakangan ini seiring dengan upaya umat untuk kembali berekonomi sesuai syariah dan berkontribusi menanggulangi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. Karena prinsip penentuan suka rela yang tak memberatkan, kehadiran BMT menjadi angin segar bagi para nasabahnya. Itu terlihat dari operasinya yang semula hanya terbatas di lingkungannya, kemudian menyebar ke daerah lainnya. Dari semua ini, jumlah BMT pada tahun 2003 ditaksir 3000-an tersebar di Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan pertumbuhan BMT pun akan semakin meningkat seiring bertambahnya kepercayaan masyarakat.

Seperti halnya lembaga keuangan syariah yang lainnya BMT dala kegiatan operasionalnya menggunakan 3 prinsip, yaitu:

  1. Prinsip bagi hasil
  2. a)Mudharabah
  3. b)Musyarakah
  4. c)Muzara’ah
  5. d)Musaqah
  6. Jual beli dengan margin (keuntungan);
  7. a)Murabahah
  8. b)Ba’i As-Salam
  9. c)Ba’i Al-Istisna
  10. Sistem profit lainnya;

Kegiatan operasional dalam menghimpun dana dari masyarakat dapat berbentuk giro wadi’ah, tabungan mudharabah, Deposito investasi mudharabah, Tabungan haji, Tabungan Qurban.

Baitul Mal Wa Tamwil  suatu lembaga keuangan mikro syariah yang digerakan awal tahun sembilan puluhan oleh para aktivis muslim yang resah melihat keberpihakan ekoonomi negara yang tidak berpihak  kepada elaku ekonomi kecil dan menengah.

Sumber:

Azis, Abdul, dan Mariyah, ulfah, Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer Bandung: Alfabeta, 2010

widodo, Hertanto, Dkk, panduan praktis operasional baitul mal wa tamwil Bandung: Mizan, 2000

Riba dalam Koperasi Simpan Pinjam

Published November 25, 2014 by sutinah1

Dalam koperasi simpan pinjam, kita mengenal istilah SHU (Sisa Hasil Usaha). Apakah SHU dari koperasi seperti itu halal dimanfaatkan?

Apa itu SHU?

SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Adapun perlakuan terhadap SHU adalah sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.

SHU dari Simpan Pinjam

Yang kita kritisi adalah sisa hasil usaha dari simpan pinjam.

Jika anggota atau pihak lain yang mengajukan pinjaman pada koperasi, lalu dikenai tambahan dari utang tersebut, ini hakekatnya adalah riba. Karena kaedah yang perlu kita ingat, setiap utang piutang yang ditarik keuntungan, maka itu adalah riba. Dan riba dihukumi haram.

Dalam hadits disebutkan,

كل قرض جر منفعة فهو حرام

Setiap utang piutang yang di dalamnya ada keuntungan, maka itu dihukumi haram.” Hadits ini adalah hadits dho’if sebagaimana Syaikh Al Albani menyebut dalam Dho’iful Jami’ no. 4244. Namun berdasarkan kata sepakat para ulama -sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mundzir-, perkataan di atas benar adanya.

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata,

وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ

Setiap utang yang dipersyaratkan ada tambahan, maka itu adalah haram. Hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama.” (Al Mughni, 6: 436)

Kemudian Ibnu Qudamah membawakan perkataan berikut ini,

“Ibnul Mundzir berkata, “Para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan pinjaman memberikan syarat kepada yang meminjam supaya memberikan tambahan atau hadiah, lalu transaksinya terjadi demikian, maka tambahan tersebut adalah riba.”

Diriwayatkan dari Ubay bin Ka’ab, dari Ibnu ‘Abbas dan Ibnu ‘Abbas bahwasanya mereka melarang dari utang piutang yang ditarik keuntungan karena utang piutang adalah bersifat sosial dan ingin cari pahala. Jika di dalamnya disengaja mencari keuntungan, maka sudah keluar dari konteks tujuannya. Tambahan tersebut bisa jadi tambahan dana atau manfaat.” Lihat Al Mughni, 6: 436.

Jadi walaupun dinamakan sisa hasil usaha, namun kalau hakikatnya adalah riba, maka hukumnya jelas haram.

Perhatikan Hakekat

Seorang muslim harus cerdas melihat hakikat suatu transaksi, yaitu apa yang sebenarnya terjadi, bukan hanya melihat istilah atau nama. Karena istilah dan embel-embel syar’i kadang menipu. Dikatakan bagi hasil atau sisa hasil usaha, namun kalau ditilik, yang nyata itu adalah riba. Karena di dalamnya yang terjadi adalah utang-piutang (bukan jual beli) dan ditarik keuntungan. Itulah riba.

Adapun jika pendapatan koperasi bercampur antara hasil usaha riil dengan simpan pinjam, maka pendapat seperti itu harus dipisahkan. Yang haram tersebut mesti dibersihkan dengan disalurkan pada kemaslahatan kaum muslimin, bukan dimanfaatkan oleh anggota secara pribadi. Tentu saja SHU seperti itu mesti dihapus dan hendaklah semakin bertakwa pada Allah dengan meninggalkan yang haram.

Ancaman Bagi Para Rentenir

Jika koperasi menarik keuntungan dari simpan pinjam, maka hakekatnya koperasi hanyalah sebagai rentenir, namun berkedok usaha resmi. Rentenir ini terkena ancaman laknat dalam hadits,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyetor riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim no. 1598).

Imam Nawawi rahimahullah berkata, “Dalam hadits di atas bisa disimpulkan mengenai haramnya saling menolong dalam kebatilan.” (Syarh Shahih Muslim, 11: 23).

Hanya Allah yang memberi taufik.

Sumber : http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/riba-dalam-koperasi-simpan-pinjam.html

Koperasi Jasa Keuangan Shariah ( KJKS) atau BMT

Published November 25, 2014 by sutinah1

Apa itu BMT?

Baitul Mal wa Tamwil secara harfiah  Baitul Mal berarti rumah dana dan Baitul Tamwil berarti rumah usaha.

Jadi BMT adalah organisasi bisnis yang juga berperan social / rumah yang mengelola dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Sebagai lembaga sosial,baitul maal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya baitul maal ini harus didorong agar mampu berperan secara professional menjadi LAZ yang mapan.

Sedangakan sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sector keuangan,yakni simpan- pinjam.

Visi Misi BMT

Visi: mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah (ibadah dalam arti luas) yaitu mencangkup segala aspek kehidupan,sehingga setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.

Misi : Membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan,serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT.

Jadi misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba-modal pada segolongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil,sesuai dengan prinsip ekonomi islam.

Tujuan

Meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Asas dan Landasan

UU no. 17 tahun 2012

BMT juga berlandaskan keimanaan,keterpaduan (kaffah), kekeluargaan/koperasi,kebersamaan,kemandirian dan profesionalisme. Secara hokum BMT berpayung pada koperasi tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan bank Syariah sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti yang ada dalam bank syariah.

Prinsip Utama BMT

  1. Keimananan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam kedalam kehidupan nyata.
  2. Keterpaduan,yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlak mulia.
  3. Kekeluargaan,yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi
  4. Kebersamaan,yakni kesatuan pola piker,sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT.
  5. Kemandirian,yakni mandiri diatas semua golongan politik.

Mandiri juga berarti tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan ‘bantuan’  tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.

  1. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi dilandasi dengan keimanan.
  2. Istiqomah, konsisten,konsekuen,kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap,maka maju lagi ke tahap berikutnyadan hanya kepada Allah SWT kita bertahap.

Fungsi BMT

  1. Mengidentifikasi,memobilisasi,mengorganisasi,mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, anggota dan daerah kerjanya.
  2. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
  3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
  4. Menjadi perantara keuangan antara shohibul maal dengan mudhorib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat,infak,sedekah,wakaf,hibah dll.
  5. Menjadi perantara keuangan antara shohibul maal,baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (mudhorib) untuk pengembangan usaha produktif.

 

Sumber : Muhammad Ridwan.MANAJEMEN BAITUL MAAL WA TAMWIL; Yogyakarta:UII Press,2004

Perkembangan Koperasi Khususnya didaerah Pedesaan

Published November 25, 2014 by sutinah1

Koperasi adalah salah salah satu cara yang  paling tepat untuk meningkatkan perekonomian khususnya didaerah pedesaan. Ini dikarenakan infrastruktur dipedesaan belum memadai, Akibat infrastruktur tersebut para investor merasa belum nyaman untuk mendirikan sebuah bank didaerah pedesaan. Hal lain yang menjadikan investor tidak berani berinvestasi dikarenakan uang yang beredar di lingkungan pedesaan juga tidak begitu banyak sehingga  tidak memungkinkan untuk memenuhi standar kelayakan sebuah bank.

Jenis koperasi yang diharapkan disetiap desa adalah

Koperasi unit desa(KUD).Yaitu koperasi yang menjual sembako dan hal –hal yang dianggap penting untuk masyarakat desa masing-masing. Misalnya didesa yang mayoritas penduduknya petani,maka KUD tersebut menjual bibit dan pupuk serta macam-macam barang yang dianggap sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif rendah.

Koperasi Unit Desa (KUD) pada awal terbentuknya mempunyai visi, yaitu sebagai soko guru perekonomian bangsa dengan menganut pola usaha bersama untuk mensejahterakan masyarakat, karena ide dasar pembentukan koperasi sering dikaitkan dengan pasal 33 UUD 1945,khususnya Ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Dalam Penjelasan UUD 1945 itu dikatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi.

Strategi pola pengembangan KUD mencirikan bahwa masyarakat Indonesia yang umumnya tinggal di pedesaan dan sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, hidup dalam kebersamaan ekonomi, sosial dan budaya untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. KUD yang merupakan wadah petani di pedesaan untuk memenuhi pengadaan sarana produksi pertanian, permodalan dan pemasaran hasil pertanian pada kenyataannya tidak seindah visi yang dikemukakan, karena petani di pedesaan umumnya terjerat oleh sistem ijon yang setiap saat dapat merugikan usahatani mereka. Sistem ijon sudah merupakan wadah petani di pedesaan untuk mendapatkan biaya produksi usahatani, walaupun petani itu sendiri menyadari bahwa sistem ijon itu mereka tidak dapat memenuhi harapan ekonomi keluarganya secara berkelanjutan.

Keuntungan dari koperasi unit desa (KUD) tersebut antara lain :

  1. Masyarakat desa akan dengan mudah mendapatkan kebutuhan pokoknya setiap hari
  2. Harga yang didapatkan relatif lebih rendah daripada harga pasar
  3. Diharapkan dengan adanya koperasi tersebut maka masyarakat yang kurang mampu              dapat tertolong,misalnya keuntungan dari koperasi tersebut diberikan kepada fakir miskin yang ada didaerah tersebut.

Factor-faktor yang menjadikan koperasi gagal antara lain :

  1. Modal, dengan kurangnya modal maka koperasi tidak dapat berjalan seperti apa yang     diharapkan. Maka diharapkan bantuan pihak pemerintah sebagai sumber dana dan pengkoordinasian
  2. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat pedesaan tentang makna koperasi
  3.         Kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat  desa kepada lembaga-lembaga pemerintahan

Sumber:

http://ibnuhasanhasibuan.wordpress.com/ekonomi-koperasi-dipedesaan/

Tujuan,Fungsi dan Peranan Koperasi di Indonesia

Published November 24, 2014 by sutinah1

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.

TUJUAN KOPERASI

  • Mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
  • serta ikut membangun perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”.

FUNGSI KOPERASI

  • Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khusunya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial.
  • Berperan serta secara aktif dalam upaya secara aktif dalam mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
  • Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
  • Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

PERANAN KOPERASI

  1. Koperasi membantu para anggotanya dalam meningkatkan penghasilannya.
  2. Koperasi menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan
  3. Koperasi menyatukan dan mengembangkan daya usaha orang-orang baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat.
  4. Koperasi ikut meningkatkan taraf hidup rakyat dan meningkatkan tingkat pendidikan rakyat.
  5. Koperasi berperan dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi secara demokratis.

Sumber:  http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi

http://natariadaeli.wordpress.com/2012/12/28/tujuan-dan-fungsi-koperasi/

Jenis-Jenis Koperasi di Indonesia

Published November 24, 2014 by sutinah1

Ada dua jenis koperasi yang cukup dikenal luas oleh masyarakat, yakni KUD dan KSP. KUD (Koperasi Unit Desa) tumbuh dan berkembang subur pada masa pemerintahan orde baru. Sedangkan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) tumbuh dan berkembang dalam era globalisasi saat ini. KUD dan KSP hanyalah contoh dari sekian jenis koperasi.

Sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian, bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sehingga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, koperasi memiliki tujuan untuk kepentingan anggotanya antara lain meningkatkan kesejahteraan, menyediakan kebutuhan, membantu modal, dan mengembangkan usaha.

Dalam praktiknya, usaha koperasi disesuaikan dengan kondisi organisasi dan kepentingan anggotanya. Berdasar kondisi dan kepentingan inilah muncul jenis-jenis koperasi.

  1. Berdasarkan Jenis Usahanya
  • Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

KSP adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Anggota yang menabung (menyimpan) akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota. Dari sinilah, kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan “dari, oleh, dan untuk anggota.”

  • Koperasi Serba Usaha (KSU)

KSU adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Misalnya, unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, unit produksi, unit wartel.

  • Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, perabot rumah tangga.

  • Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bidang usahanya membuat barang (memproduksi) dan menjual secara bersama-sama. Anggota koperasi ini pada umumnya sudah memiliki usaha dan melalui koperasi para anggota mendapatkan bantuan modal dan pemasaran.

  1. Berdasarkan Fungsinya
  • Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.
  • Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.
  • Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.
  • Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam,asuransiangkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.
  1. Berdasarkan Keanggotaannya
  • Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan.. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha ekonomi pedesaan, terutama pertanian. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan KUD antara lain menyediakan pupuk, obat pemberantas hama tanaman, benih, alat pertanian, dan memberi penyuluhan teknis pertanian.

  • Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan terutama meningkatkan kesejateraan para pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi.

  • Koperasi Sekolah

Koperasi Sekolah meiliki anggota dari warga sekolah, yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah memiliki kegiatan usaha menyediakan kebutuhan warga sekolah, seperti buku pelajaran, alat tulis, makanan, dan lain-lain. Keberadaan koperasi sekolah bukan semata-mata sebagai kegiatan ekonomi, melainkan sebagai media pendidikan bagi siswa antara lain berorganisasi, kepemimpinan, tanggung jawab, dan kejujuran.

  1. Berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja
  • Koperasi Primer

Koperasi primer ialah koperasi yang yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

  • Koperasi Sekunder

Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :

  • koperasi pusat– adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer
  • gabungan koperasi– adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat
  • induk koperasi– adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi

 

Sumber:

 http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi

http://sumberpanganpasuruan.wordpress.com/tag/jenis-jenis-koperasi-di-indonesia/